kerjasama pemerintah RI dengan ILO

Nama: Ilma Hamdani Aturrohmah

Nim: 1711143029

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

SEKILAS TENTANG ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL  (ILO)

                                                                                                                                           

 
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai ketenagakerjaan, serta berkantor pusat di Jenewa.Dalam dunia internasional ILO  merupakan internasional Labor Organization yang di dirikan pada tahun 1919, ILO merupakanbagian perjanjian Versailles dimana ini menandakan berakhirnya perang dunia. ILO telah bekerja di ranah internasional bersama negara-negara anggota PBB yang menangani masalah perburuhan baik itu masalah domestik maupun masalah internasional. ILO didirikan atas dasar kepercayaan bahwa kedamaian yang universal dan abadi dapat diwujudkan jika berdasarkan keadilan sosial.

Ø LATAR BELAKANG BERDIRINYA (ILO)

Setelah negara jerman kalah dalam peperangan, di gelarlah konverensi perdamaian pada tanggal 12 Januari 1919 tepatnya di istana  Versailles di Paris, dan konverensi ini di hadiri oleh para pemimpin politik dari 32 negara. Dalam konverensi ini para pemerintah negara-negara besar yang derhasil memenangkan peperangan membawa berbagai kepentingan.

Wilson menginginkan perdamaian yang saling memaafkan dan bermurah hati kepada seluruh musuh yang telah di kalahkan oleh Amerika , namun hal ini bertentangan dengan yang di ingginkan oleh sekutu Amerika. Mereka lebih menginginkan tindakan kasar dan keji terhadap Jerman untuk mencegah kebangkitan kekuatan militer Jerman yang dapat membahayakan keamanan mereka.

Lama berjalan dalm LBB mengakibatkan kegagalan global yang membawa perekonomian melemah sehingga membawa dunia kepada perang Dunia II. Meski begitu LBB telah membentuk sebuah dasar yang dapat digunakan dalam PBB. Organisasi-organisasi yang bertahan sejak LBB di bentuk salah satunya adalah ILO. ILO merupakan organisasi yang telah bekerja menentukan standart bagi pekerja agar para pekerja mendapatkan hak-hak mereka sejak awal pembentukan ILO.

Ø FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG BERDIRINYA (ILO)

Sebagai suatu organisasi, ILO berdiri dengan kepentingan berbagai pihak yang memiliki motivasi berbeda namun namun saling berhubungan. Mereka adalah pemerintah, perusahaan, dan para pekerja.motivasi yang mendorong berdirinya ILO yang paling pertama adalah kemanusiaan. Namun kondisi para pekerja yang berada di bawah eksploitasi yang semakin banyak. Tidak ada yang memperhatikan kesehatan, keluarga, kenaikan pangkat mereka dalam perusahaan. Semakin hari keadaan ini semakin tidak bisa diterima.

Motifasi yang ke-2 adalah politik. Tanpa ada pikiran bagaimana cara untuk memperbaiki nasib mereka, para pekerja yang jumlahnya semakin meningkat sehingga dapat membuat sebuah gerakan, gerakan tersebut biasa kita manakan dengan gerakan mogok, bahkan revolusi. Apabila gerakan gerakan semacam itu tetap dan terus menerus ada akan merugikan negara dan perusahaan serta menghambat laju pertumbuhan perekonomian di negara tersebut, juga merusak reputasi pemerintah yang berkuasa saat ini.

Motivasi ke-3 adalah ekonomi. Keadaan pekerja yang tidak di perhatikan mengakibatkan membengkaknya ongkos produksi, membuat revormasi sosial, dan menyebabkan perusahaan bermasalah dan tidak mampu lagi untuk bersaing dengan perusahaan lain di negara lain. Roda perekonomian akan macet karena adanya masalah, kemudian negara di anggaap gagal dalam melindungi masyarakatnya jika membiarkan para pekerjanya hidup dalam kesengsaraan. Padahal sejatinya para pekerja ini telah membangun negara.

Ø VISI, MISI ILO

VISI

Mewujudkan pekerjaan yang layak untuk pria dan wanita. Adapun kondisi itu berbunyi” kondisi universal yang manusiawi untuk para pekerja sebagai sebuah ekspresi dari keadilan sosial dan kondisi damai diantara bangsa-bangsa”

MISI

Mempromosikan kesempatan bagi wanita dan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif, dengan janji kebebasan, kesetaraan, dan kehormatan manusia.

Ø TUJUAN ILO

Menangani masalah buruh atau pekerja, pada tahun 1944 tujuan dan kegunaan ILO berdiri.  ILO berdiri untuk menegakkan hak-hak para pekerja, dari peningkatan standat hidup, kebijakan upah, jam kerja, kontrak kerja, permasalahan pekerjaan anak, perlindungan kehamilan bagi pekerja wanita, perawatan pekerja wanita,  perawatan kesehatan pekerjaa, kebijakan mengenai pekerja dengan skill atau kemampuan khusus yang tersertifikasi hingga prosedur keselamatan dalam bekerja.

Setelah mengetahui secara global dari pengertian ILO, ada beberapa kerjasama yang di lakukan oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah luar negeri, seperti halnya kerjasama pemerintah indonesia dengan ILO. Di antara kerjasama yang di lakukan adalah:

International Labour Organization (ILO) memprioritaskan tiga masalah di Indonesia untuk dikerjakan pada tahun-tahun mendatang. Tiga hal utama yang menjadi prioritas itu adalah penciptaan lapangan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dan perlindungan sosial.Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia dan ILO sepakat melanjutkan kerja sama untuk mewujudkan program kerja layak di Indonesia (Decent Work Country Program/DWCP). Kerjasama ini melibatkan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja) dan mengusung program kesempatan kerja, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja dan dialog social.

Kerjasama di bidang hubungan industrial antara lain melalui peningkatan tata kelola administrasi ketenagakerjaan, sehingga dapat memberikan layanan yang efektf untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja, penguatan kapasitas kelembagaan, dan dialog sosial untuk penerapan regulasi ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan internasional.

Menurut Peter, beberapa fokus kerja ILO di Indonesia adalah Project IPEC-Indonesia (International Programme on the Elimination of Child Labour), Project PROPEL (Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation), yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak penyadang disabilitas di bidang ketenagakerjaan (kesempatan kerja dan pelatihan) melalui legislasi. Selain itu Project BWI (Better Work Indonesia), diarahkan pada promosi hak-hak di tempat kerja dan termasuk kewajiban pekerja di perusahaan.

Selanjutnya ada Project Supporting Implementation of Single Window Services (Pelayanan Satu Atap), yang diluncurkan pada Desember 2012 dan telah berakhir pada tahun 2013. promosi kerja layak bagi pekerja rumah tangga dan penghapusan pekerja anak pada sektor rumah tangga (promote). Salah satu prioritas decent work country program adalah perlindungan sosial untuk semua,serta kerja layak untuk ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Proyek ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan nasional, yang berkaitan dengan pekerjaan yang layak, dengan fokus pada ketahanan pangan, pertanian dan daerah pedesaan, kaum muda serta perempuan.Kerja sama penciptaan lapangan kerja dengan ILO, dilakukan dengan peningkatan program kewirausahaaan, peningkatan ketrampilan melalui pelatihan ketenagakerjaan dalam kebijakan makro, mempersiapkan perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja, pengoptimalan hasil ketenagakerjaan.

Ø PROGRAM-PROGRAMILODIINDONESIA

ILO mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan menciptakan lapangan kerjayang layak, melalui program dan kegiatan di tiga area utama. OrganisasiPerburuhan Internasional (ILO) merupakan badan perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai ketenaga kerjaan, serta berkantor pusat diJenewa.

v Menghapuskan Eksploitasi di Tempat Kerja:

Kemajuan yang efektif dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Bentuk-bentukTerburuk Pekerjaan untuk Anak.  Meningkatkan manajemen migrasi kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh Indonesia, khususnya pekerja rumah tangga. Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setaradalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

v Penciptaan Lapangan Kerja untuk MengurangiKemiskinan dan Pemulihan Mata Pencaharian, khususnya bagi Kaum Muda:

Target Ketenagakerjaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui kebijakan dan program dengan penekanan pada pertumbuhan lapangan kerja prokaum miskin. Pelaksanaan program ketenagakerjaan dan matapencaharian yang intensif untuk wilayah terkena dampak krisis, khususnya Aceh,Sumatra Utara dan sejumlah wilayah Indonesia timur.